AmdalDOCS Arsip Kebijakan

Multi Sektor

Search
No. Daftar PUU. Keterangan Unduh
1. • UU 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
• Peraturan Presiden No. 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulai-Pulau Kecil;
• Peraturan Menteri Perhubungan No. 52 Tahun 2011 tentang Pengerukan dan Reklamasi

• UU 27 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (23): reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang (orang perseorangan dan/atau badan Hukum) dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase
• Pasal 18 Perpres 122/2012: Permohonan izin pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 wajib dilengkapi dengan:
a. izin lokasi;
b. rencana induk reklamasi;
c. izin lingkungan;
d. dokumen studi kelayakan teknis dan ekonomi finansial;
e. dokumen rancangan detail reklamasi;
f. metoda pelaksanaan dan jadwal pelaksanaan reklamasi; dan
g. bukti kepemilikan dan/atau penguasaan lahan;
• Pasal 20 Perpres 122/2012: Izin pelaksanaan reklamasi dapat dicabut apabila:
a. tidak sesuai dengan perencanaan reklamasi; dan/atau
b.izin lingkungan dicabut;
• Pasal 18 huruf b angka 4 Peraturan Menteri Perhubungan No. 52 Tahun 2011: Salah satu persyaratan Pengajuan permohonan lzin reklamasi adalah hasil studi Amdal atau sesuai dengan ketentuan PUU

Unduh Berkas
2. • PP 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman

• Pasal 11 ayat (1) huruf (j) PP 18/2010: Untuk mendapatkan izin usaha.... pemohon harus memenuhi persyaratan......j. hasil analisis mengenai dampak lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
• Pasal 17 ayat (1) huruf b PP 18/2010: Pelaku usaha budidaya tanaman wajib melaksanakan upaya pelestarian sumber daya alam dan/atau fungsi lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan PUU.

Unduh Berkas
3. • PP 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman
• UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
Unduh Berkas
4. • UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan

Pasal 25 UU 18/2004:
• Wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup & mencegah kerusakannya;
• Sebelum memperoleh izin usaha perkebunan (a) wajib, membuat AMDAL, (b) analisis dan manajemen risiko (hasil rekayasa Genetik), (c) pernyataan kesanggupan untuk menyediakan sarana, prasarana, dan system tanggap darurat untuk penanggulangan kebakaran lahan
• wajib menerapkan AMDAL dan melaksanakan UKL/UPL dan/atau analisis dan manajemen risiko lingkungan hidup
• Tidak ada AMDAL atau UKL-UPL, Permohonan Izin ditolak
• tidak menerapkan AMDAL atau RKL/RPL, izin usahanya, dicabut

Unduh Berkas
5. • UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
• Keputusan Menteri KKP No. 2/MEN/2004 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan

• Pasal 26 UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan: Setiap orang yang melakukan usaha perikanan (kecuali nelayan kecil dan/atau pembudidaya ikan kecil) pembudidayaan dan pengolahan ikan wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP;
• Pasal 2, Pasal 4 ayat (1), Pasal 5-Pasal 19 serta pasal 45 Keputusan Menteri KKP No. 2/MEN/2004 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan pada dasarnya menyebutkan bahwa salah satu syarat penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP) Pembudidayaan Ikan (di air tawar, air payau dan air laut) adalah Amdal sesuai dengan ketentuan PUU.

Unduh Berkas
6. • UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
• Keputusan Menteri KKP No. 2/MEN/2004 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan

• Pasal 26 UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan: Setiap orang yang melakukan usaha perikanan (kecuali nelayan kecil dan/atau pembudidaya ikan kecil) pembudidayaan dan pengolahan ikan wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP;
• Pasal 2, Pasal 4 ayat (1), Pasal 5-Pasal 19 serta pasal 45 Keputusan Menteri KKP No. 2/MEN/2004 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan pada dasarnya menyebutkan bahwa salah satu syarat penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP) Pembudidayaan Ikan (di air tawar, air payau dan air laut) adalah Amdal sesuai dengan ketentuan PUU.

Unduh Berkas
7. • UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
• PP No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan

• Pasal 69 PP No. 6/2007: Pemanfaatan hutan yang kegiatannya dapat mengubah bentang alam dan mempengaruhi lingkungan, diperlukan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Unduh Berkas
8. • UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
• PP No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan

• Pasal 69 PP No. 6/2007: Pemanfaatan hutan yang kegiatannya dapat mengubah bentang alam dan mempengaruhi lingkungan, diperlukan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Unduh Berkas
9. • UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretapian;
• PP 56 Tahun 2009 tentang Penyelengaraan Perkeretapian

• Pasal 70, ayat (3) huruf e PP 56/2009: Jalur kereta api yang bersambungan harus memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan operasi kereta api, serta memenuhi persyaratan, salah satunya adalah Amdal atau UKL-UPL;
• Pasal 314 ayat (1) huruf b PP 56/2009: Badan Usaha yang telah memiliki izin usaha penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum harus melaksanakan kegiatan:
a. perencanaan teknis;
b. analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau UKL dan UPL;
c. pengadaan tanah; dan
d. mengajukan izin pembangunan prasarana perkeretaapian umum sebelum memulai pelaksanaan pembangunan fisik.
• Pasal 321 ayat (3) PP 56/2009 huruf f: Salah satu perysratan teknis permohonan izin pembangunan prasarana perkeretaapian umum adalah Amdal atau UKL-UPL;
• Pasal 355 ayat (1) huruf b PP 56/2009: Badan usaha yang telah memiliki persetujuan prinsip pembangunan perkeretaapian khusus harus melaksanakan kegiatan:
a. perencanaan teknis;
b. analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau UKL dan UPL; dan
c. pengadaan tanah
• Pasal 356 ayat (2) huruf g: Salah satu perysratan teknis permohonan izin pembangunan prasarana perkeretaapiankhusus adalah Amdal atau UKL-UPL;

Unduh Berkas
10. • UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum

• Pasal 40 ayat 1 huruf e UU 22 Tahun 2009: Pembangunan Terminal harus dilengkapi dengan Amdal;
• Penjelasan Pasal 99 ayat (1) UU 22/2009: Analisis dampak lalu lintas dalam implementasinya dapat diintegrasikan dengan analisis mengenai dampak lingkungan

Unduh Berkas
11. • UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
• PP No. 05 Tahun 2010 tentang Kenavigasian
• Peraturan Menteri Perhubungan No. 52 Tahun 2011 tentang Pengerukan dan Reklamasi

• Pasal 189 UU 17/2008: salah satu persyaratan teknis pengerukan adalah kelestarian lingkungan;
• Pasal 99 ayat 3 huruf b dan Pasal 5: studi kelayakan lingkungan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup merupakan salah satu persyaratan teknis pengerukan;
• Pasal 4 ayat (1), (2) huruf b dan Pasal 7: Pekerjaan pengerukan wajib memenuhi persyaratan teknis. Salah satu persyaratan teknis adalah kelestarian lingkungan berupa berupa studi kelayakan lingkungan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan PUU di bidang lingkungan hidup;
• Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 7: salah satu persyaratan Izin pengerukan adalah persyartan teknis, salah satunya berupa dokumen Amdal sesuai dengan ketentuan PUU.

Unduh Berkas
12. • UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
• PP 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan

• Pasal 80, Pasal 81 dan Pasal 83 PP 61/2009: Persyaratan kelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) dan Pasal 81 ayat (3) berupa studi lingkungan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan PUU di bidang lingkungan hidup;
• Pasal 84 PP 61/2009: Dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) dan Pasal 81 ayat (3) harus disertai dokumen yang terdiri atas:
a. Rencana Induk Pelabuhan;
b. dokumen kelayakan;
c. dokumen desain teknis; dan
d. dokumen lingkungan
• Pasal 94 PP 61/2009: Sistem pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu persyaratan izin pengoperasian pelabuhan.
• Pasal 117 PP 61/2009: Persyaratan kelestarian lingkungan berupa studi lingkungan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan PUU di bidang lingkungan hidup merupakan salah satu persyaratan izin pembangunan terminal khusus;
• Pasal 120 PP 61/2009: laporan pelaksanaan kajian lingkungan merupakan salah satu syarat izin pengoperasian terminal khusus;
• Pasal 136 ayat (2) huruf h PP 61 Tahun 2009: studi lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan PUU merupakan salah satu syarat persetujuan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri.

Unduh Berkas